sapta tertib pertanahan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. sapta tertib pertanahan

Latar Belakang 1 B. Tertib administrasi pertanahan merupakan usaha ataupun kegiatan manajemen pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan. 2) Tertib Anggaran. Peraturan Menteri. DI KANTOR PERTANAHAN KA. URAIAN TERTIB. 5. 5. Alat analisis yang digunakanbahwa untuk pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan. Alat analisis yang digunakandan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Kep BPN RI No. Mengedepankan Penyelesaian Masalah dengan Solusi; 7. LAPORAN: Senin, 24 September 2012, 15:45 WIB. 592. Kebaruan (Novelty) Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. U. 7. peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional . 1. 05 Senin Agu 2013Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Tanggungjawab dari semua komponen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tertib. Tertib Perlengkapan 4. office still lacked of qualities, unaware of so called Sapta Tertib Pertanahan, and socialization of the service provided by the office. Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. 02. Dengan tema "Dari Alumni untuk Almamater Menuju Center of Excellence Dilandasi Jiwa UUPA dan Semangat Sapta Tertib dan Sapta Pembaharuan, STPN dan Kapti Agraria Bertekad Meningkatkan Dharma Baktinya untuk Penguatan Kelembagaan Pertanahan Menuju Terwujudnya Tanah untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat" STPN. Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). SAPTA TERTIB PERTANAHAN. Sistem Pengawasan. 14 downloads 181 Views 194KB Size. Tanpa penataan arsip yang baik kegiatan Kantor Pertanahan yang membutuhkan data terkait Tunggakan Pelayanan Pertanahan dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. b Tata Laksana PTP. Author: Ida Indradjaja. In practice, the staff at the office still lacked of qualities, unaware of so called Sapta Tertib Pertanahan, and socialization of the service provided by the office. Berjanji dan. PKKTB…. ≈ Tinggalkan komentar. 1/VI/2012 tentang sapta tertib pertanahan. TENTANG . 8, Atrbpn /BN Tahun 2012 Hal 3. ARSIP. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Menimbang: a. 1/VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sapta tertib Pertanahan; 6. 1) Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. ip. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Sistem Pendidikan. 23. 4. Kegunaan Penelitian a dapatmemberikan. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL . “Hal itu telah ditindaklanjuti. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian Catur Tertib Pertanahan di KabupatenHalmaheraTengah. 5. Sistem Pendidikan. Mengembangkan e-Government dengan penerapan Internet Center Technology (ICT) dalam pelayanan pertanahan yang transparan, adil dan tanpa diskriminasi; 3. 800. TertibAnggaran; c. Tertib Anggaran 3. Terkait Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, telah dilakukan: a. 23. 7 Tahun 1979, meliputi (Ismaya, 2013:22-24): a. Maksud dan Tujuan 3 C. 3) Tertib Perlengkapan. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis. Tertib Administrasi Pertanahan, upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber imformasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dimaksud. Pertanahan dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. Simpulan Berdasarkandatahasilpenelitiandanpembahasanmengenaiimplementasi budaya kerja. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Tertib Administrasi Pertanahan. 18 Juli 2013. 1. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melegalisasi (mensertipikasi) aset berupa tanah belum bersertipikat milik (yang telah dimiliki/dikuasai) oleh perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu. X KATAPENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Tertib Kerja. Ths research had a purpose to find out the implementation of Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan Oleh: PRAMONO BUDI AJI NIM. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 77/KEP-7. 69. Sedangkan menurut Rusmadi Murad, administrasi. T. 1/VI/212 yang berisikan : – Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten – Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP. 1, Juni 2018, hal. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tertib Anggaran; c. 099. Fakta memperlihatkan. SAPTA TERTIB PERTANAHAN . Berkas LINTOR di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 Gelombang IV Angkatan XXX: Nama : Ali Akbar Hakim, S. BPN : 277 Tahun 2012) 1. Daftar Isi ii . Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat ini, kecuali: a. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. 2. Pola Jenjang Karier. PENGERTIAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 87 Soal Administrasi Keuangan Beserta Jawaban. Tertib Administrasi Ini Merupakan Salah Satu Butir Tertib Yang Diperbaharui Dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Sapta Tertib. (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk bulat lonjong atau segi tujuh yang bermakna Sapta Tertib Pertanahan dan bergaris 24 (dua puluh empat) dengan 9 (sembilan)Sasaran Strategis 2014 yang telah ditetapkan oleh BPN-RI mencakup:. 1/VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci, namun dalam prosesnya budaya kerja ini kurang. Tertib Perkantoran 5. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara, terkhusus Bapak Sukirman, S. Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku badan pemerintahan yang bertugas di bidang pertanahan bukan tidak mengetahui masalah - masalah tersebut. Salah satu yang termasuk dalam tertib administrasi pertanahan adalah penataan arsip pertanahan (Peta, Buku Tanah, Surat Ukur, Warkah). Peraturan Menteri Muda Agraria Nomor 15 Tahun 1959 Tentang Pemberian Dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata-Tjara Kerdja Bagi Pedjabat. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi. Sapta Tertib Pertanahan is on Facebook. Sapta Tertib Pertanahan (Tertib dan ketaataan proses) Loket Informasi, Kasubseksi, Kasi dan staf, pelanggan : Print-out kertas kepemilikan tanah, fotocopy sertifikat, fotokopi KK dan KTP Pemilik: Sertifikat, Peta, Laporan, Peta ZNT, Aplikasi E-PULDADIS: Penyimpanan: Server Database Pusat, Server Database ATR/BPN:. 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan yaitu Tertib Administrasi. Tertib Perlengkapan d. Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010, BPN RI telah menetapkan visi pembangunan pertanahan. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 227/KEP- 7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Naional Nomor 277 Tahun 2012, memiliki Sapta Tertib Pertanahan dengan harapan agar penyelenggaraan pertanahan di negara ini jauh lebih tertib dan semakin tertib yang terdiri dari: a. Sebagai dokumen negara, maka Buku Tanah harus tersimpan dan terpelihara dengan baik sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Surat Ukur dan Buku Tanah harus tetap berada pada. 227/KEP7. SAPTA TERTIB PERTANAHAN. 000,00 atau 98,14% f. f1. agus maulana. 10192495/P BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA 2014 DALAM MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN Pertanahan Nasional berupa terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 277/KEP-7. 18 Juli 2013. Mencabut :Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 27 7/KEP-7. BAB I PENDAHULUAN A. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 30/07/2013. f2. a. ) NIP 19600121 198603 1 001 Pangkalan Kerinci, 26 Agustus 2022 MENTOR (Didik Noviyanto, S. LIRIK LAGU DISKORIA. 1. Berikut beberapa produk layanan BPN RI; ada beberapa kegiatan yang belum dapat di layani di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci membahas antara lain: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral dimana setiap “tertib” memiliki. Anna. Pasal 42 ayat 1 dari peraturan pemerintan nomor 24 tahun 1997 men… see more Aturan yang berkaitan dengan peralihan hak karena pewarisan 1. Gunawan MM yang didampingi ketua ikatan PPAT Kebumen Rustamaji menyampaikan dengan slogan Sapta Tertib Pertanahan Kita Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, merupakan salah satu wujud kepedulian BPN. pembinaan manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tunas artha mandiri oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan kabupaten ciamis. Peraturan Pemerintah No. Kami juga menyajikan tentang wacana kadaster 2014, pengukuhan pengurus daerah. Tertib Hukum Pertanahan Dewasa ini banyak sekali terjadi penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah oleh orang-orang/badan hukum yang melanggar ketentuan perundangan agraria yang berlaku, karenanya perlu diambil langkah-langkah : a. 3. pendukung dalam mensukseskan Catur Tertib Pertanahan. Sistem Pendidikan dan Pelatihan 3. 500,00 realisasi Rp280. Kelembagaan BPN | PDF - Scribd. Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan 27/07/2013. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan. Kantor Pajak Depok. 3/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, dengan ini diumumkan hasil Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2012 diantaranya sebagai berikut; Peserta. Untuk itu dibuatlah satuan-satuan unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk masing-masing menjalankan tugasnya demi terciptanya keteraturan di bidang pertanahan sesuai dengan Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi : tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan,. 1/VI/212 yang berisikan : – Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten – Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) a. pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu:Tingkat Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah DI Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Nomor 7 Tahun1979 tetang Catur Tertib Pertanahan yaitu : a. Sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010, BPN RI telah menetapkan visi. penerbitan KKPR; b. Kantor Pertanahan Kab. Tertib Administrasi; 2. § Ketaatan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sinar Mas Tbk, Zoya & Khaska, serta Revlon menyelenggarakan Bazaar Ramadhan 1434 H, bertempat di. 3. Mencabut Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Penyamaan persepsi terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. program yang dijabarkan menjadi 27 kegiatan program serta 2 (dua) Program Percepatan "Quick Wins”. TertibAdministrasi; b. Tertib Administrasi; Tertib Anggaran; Tertib Perlengkapan; Tertib Perkantoran; Tertib Kepegawaian; Tertib. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta TertibPertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dantertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas danAtribut telah ditetapkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4. 000,00 realisasi Rp205. 87 Soal Administrasi Keuangan Beserta Jawaban. 22 juli 2017. Tag. Mengembangkan pelayanan pertanahan yang dapat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Bagikan Tweet. - 5 - Pasal 2 (1) Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kepada UPG pada masing-masing tingkatan. TERTIB ADMINISTRASI TERTIB ANGGARAN TERTIB PERALATAN TERTIB PERKANTORAN TERTIB KEPEGAWAIAN TERTIB DISIPLIN KERJA TERTIB MORAL. Sehingga sasaran pembangunan di bidang pertanahan adalah terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang meliputi : 10 1. Direktur Pengendalian Hak Atas, Alih Fungsi Lahan, Kawasan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Asnawaty. meliputi adanya peraturan Sapta Tertib Pertanahan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, tindakan mengarahkan pemohon yang tidak atau kurang mengerti. nomor . Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 1/VI/2012 27 Juni 2012.